Bphn - acarapidana.bphn.go.id
General Information:
Latest News:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 22 Oct 2012 | 07:54 pm
Pasal 50 4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut seger...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 28 Mar 2012 | 08:18 pm
Pasal 110 (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunju...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 28 Mar 2012 | 04:25 pm
Pasal 233 (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 28 Mar 2012 | 03:36 pm
Pasal 110 (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunju...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 28 Mar 2012 | 03:23 pm
Pasal 8 (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, peny...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 27 Mar 2012 | 07:50 pm
Pasal 145 (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggal...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 27 Mar 2012 | 12:20 am
Pasal 21 (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya kea...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 26 Mar 2012 | 05:00 pm
Pasal 17 Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penjelasan Pasal 17 Yang dimaksud dengan “bukti permulaan ...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 25 Mar 2012 | 08:11 pm
Pasal 120 (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka pen...
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 25 Mar 2012 | 03:13 pm
Pasal 14 (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
